Foto : LEM SPSI

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepri Pembahasan UMK 2022 se-Kepri Diwarnai Kericuhan

Replik.co.id, Batam – Rapat Dewan Pengupahan Propivinsi Kepri diwarnai sedikit keributan. Sebanyak 7 orang anggota Dewan Pengupahan Provinsi unsur Serikat pekerja keluar dari rapat pembahasan UMK 2022 yang di gelar di Graha Kepri, Lantai 7, Batam. (Rabu, 24 November 2022).

Juru bicara Dewan Pengupahan Propivinsi Kepri Unsur Pekerja, Muhammad Herman, memberikan pernyataan sikap menolak Upah Minimum Provinsi dan tujuh kabupaten Kota di Kepri.

” Kami meminta Gubernur Kepri menerbitkan SK UMP Kepri dan UMK Batam Tahun 2021 sesuai Putusan PTUN Tanjungpinang dan diperkuat dengan PT TUN Medan ” kata Herman

” Kami menolak formula perhitungan Upah Minimum se Kepri (UMP dan UMK) tahun 2022 dengan dasar PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dikarenakan aturan tersebut merupakan turunan dari UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi” lanjut Herman.

Kadisnaker Provinsi Kepri, Mangara Simamarta mencoba membujuk bujuk ketujuh anggota tersebut untuk tetap ikut dalam sidang pengupahan dan mendesak ketujuh anggota Depeprov unsur pekerja untuk diminta tanda tangan kehadiran , namun tidak berhasil.

“Untuk apa lama lama lagi kita disini, kita sudah menyampaikan pernyataaan sikap. Ayo kita keluar” kata salah satu anggota Dewan Pengupahan Provinsi.

Setelah ketujuh anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepri unsur pekerja, sampai berita ini dinaikkan perundingan pembahasan UMK se Kepri tetap dilanjutkan walau tanpa unsur perwakilan pekerja.

AZ

Related posts

Menhub Menargetkan Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor-Cigombong Selesai Maret 2022

Ahmad

Gelar Pertemuan Bilateral, RI-Inggris Jajaki Kerja Sama Ketahanan Kesehatan

Ahmad

KPK OTT Bupati Probolinggo Dan Anggota DPR

Ahmad

Leave a Comment