Foto : illustrasi

Murianto : Upah Minimum 2022 Naik Cuma 0.84 Persen, Apalah Artinya?

Replik.co.id, Batam – Ketua DPC FSP LEM SPSI Kota Batam, Marga Suryasastra mengatakan, PUK SP LEM SPSI se Kota Batam menolak keras penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2022. Penolakan akan dilakukan dengan menggelar unjuk rasa dan Mogok kerja sesuai permintaan anggota di bawah.

“Menolak keras bila UMK Batam naik 0.84 % persen,” kata Surya setelah monitoring rapat Dewan Pengupahan Kota Batam, Senin (22/11).

Unjuk rasa dan aksi Mogok akan kami konsolidasi ke anggota dan akan diikuti puluhan ribu buruh dari buruh se Kota Batam.

“Tentu nanti akan diatur teknis unjuk rasa di kantor Gubernur. Kita akan berpedoman protokol kesehatan,” jelas Surya.

Murianto yang juga merupakan anggota Dewan Pengupahan Kota Batam unsur pekerja, sangsi dengan bocoran besaran UMK Kota Batam tahun 2022 dari pemerintah cuman 0.84 % persen (naik sebesar Rp. 35,282) dari UMK Kota Batam 2021.. Menurutnya, angka ini melecehkan.

Ia juga mempertanyakan pertimbangan indikator lain dalam formula penyusunan upah yang tidak disertai fakta di lapangan terkait KHL, menurut PP 36/2021, besaran UMK sejatinya juga didasari oleh beberapa indikator kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan.

suasana rapat Dewan Pengupahan Kota Batam, Kantor Disnaker Sekupang

Misalnya, daya beli, penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Nantinya, berbagai indikator ini membentuk ambang batas atas dan batas bawah sebagai rentang kenaikan UMK di tahun 2022.

Sementara pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), masih ada pertimbangan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah yang bersangkutan. Menurut dia, berbagai formula ini tidak diterapkan.

“Di PP 36/2021 banyak variabel yang kelihatannya bagus sekali, tapi kok pas implementasi yang muncul seputar inflasi semua,. Bahkan lebih rendah dari inflasi, ini perlu dipertanyakan karena apa yang ada di PP 36/2021 dan implementasi kok tidak klop?” imbuhnya.

Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dari unsur Pekerja yang di ketuai Anang Widodo, menduga pemerintah mengambil jalan singkat mengeluarkan rekomendasi UMK hanya sesuai dengan tingkat inflasi karena kesulitan mendapatkan data dari indikator lain, ini tidak berkeadilan, karena ada variabel rumusan inflasi dan pertumbuhan ekonomi memakai punya Provinsi sedangkan pertumbuhan dan inflasi Kota Batam lebih tinggi dari pada Provinsi Kepri.

Bisa dilihat kenaikan persentase UMP Kepri tahun 2022 lebih tinggi dari pada UMK Batam.

Hal ini karena kedua data ini sejatinya tidak ada di Badan Pusat Statistik (BPS). Alhasil, indikator yang digunakan cuma inflasi, meski hasil akhirnya pun justru di bawah inflasi.

“Sebenarnya, dari dulu pembahasan UU No 11 Cipta Kerja tahun 2020, yang menyusun saja sudah khawatir data-data ini tidak ada di BPS, maka tidak heran jadinya begini, dasar yang dipakai ujung-ujungnya cuma inflasi. Maka dari itu, pemerintah harus bisa secara transparan membuka bagaimana cara mereka menghitung hingga dapat angka 0.84 % persen ini,” tuturnya.

Masalahnya, ada potensi buruh akan sulit melakukan pengeluaran karena kenaikan upah mereka di bawah kenaikan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pokok dan lainnya.

“Apa arti kenaikan kurang dari Rp 50 ribu bagi buruh? Apa ini masuk akal? Ini hanya setara makan siang atau makan malam tambahan saja. Jangankan buruh, saya pun kecewa kalau keputusannya seperti itu,” ungkap Anang.

AZ

Related posts

Turun Terus, Kasus Aktif Covid-19 DKI Jakarta Paling Banyak ‘Tersisa’ di Sini

Ahmad

Jembatan Kayu di Riau Rusak Terendam Air, Warga Waswas Saat Melintas

Ahmad

LKSN 2021 Cetak Calon Tenaga Terampil Jenjang SMK dan PDBK

Ahmad

Leave a Comment